Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, menyatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun kemungkinan besar diambil dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) lain yang akan dipangkas tahun depan. Menurut Faisal, anggaran tersebut kemungkinan berasal dari relokasi anggaran K/L yang terkait dengan makanan, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BKKBN.
Faisal mengatakan, “Jadi tinggal diambil dari elemen-elemen yang ada kaitannya dengan makanan dimasukkan ke dalam Badan Gizi.” Dia juga menambahkan, “Emang uangnya darimana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?”
Selain dari relokasi anggaran K/L lain, Faisal juga menduga bahwa anggaran Badan Gizi bisa saja diambil dari anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jadi diambil dari K/L yang lain atau relokasi dari IKN,” tambahnya.
Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun, yang terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Anggaran lembaga yang baru dibentuk ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) lain.
Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, namun pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Kementerian Keuangan diberi anggaran sebesar Rp53,2 triliun, turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun, sementara Kementerian Perhubungan hanya mendapat Rp24,8 triliun, anjlok dari Rp38,9 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran Rp71 triliun tersebut tidak hanya untuk pengadaan paket makanan program Makan Bergizi Gratis. Ternyata, anggaran tersebut juga digunakan untuk mendanai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
Dadan mengatakan, “Anggaran tersebut mencakup seluruhnya, termasuk gaji pegawai dan kebutuhan operasional lainnya.”
Dengan adanya anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional, diharapkan program-program gizi dan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Semoga pengelolaan anggaran tersebut dilakukan dengan baik dan transparan demi kepentingan bersama.