Pemerintah memastikan ekonomi tetap terjaga meski tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan kalau inflasi bakal tetap dikendalikan sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang dipatok di angka 1,5–3,5 persen. Saat ini, inflasi tercatat rendah, yaitu 1,6 persen, dan dampak kenaikan PPN diperkirakan cuma menambah inflasi sekitar 0,2 persen.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Febrio yakin dampaknya nggak terlalu besar. Bahkan, dia optimis kalau pertumbuhan ekonomi 2024 masih bisa tumbuh lebih dari 5 persen. Di 2025, pemerintah berharap bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen. Salah satu faktor pendukung optimisme ini adalah berbagai stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah.
“Stimulus seperti bantuan pangan, diskon listrik, pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi buruh pabrik tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur, serta pembebasan PPN rumah, diharapkan bisa membantu masyarakat,” kata Febrio.
Di sisi lain, Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen bisa meningkatkan inflasi hingga 4,11 persen. Sebagai perbandingan, inflasi pada November 2024 tercatat 1,55 persen (year-on-year).
Bank Indonesia (BI) juga memproyeksikan bahwa dampak PPN terhadap inflasi nggak terlalu besar. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyebutkan, dampak PPN terhadap inflasi diperkirakan hanya sekitar 0,2 persen.
Soal stimulus, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan paket stimulus ini inklusif dalam membantu masyarakat mengatasi dampak kenaikan PPN. Namun, dia juga mengingatkan bahwa durasi dan cakupan tiap insentif terbatas.
Sementara itu, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai insentif diskon listrik bisa membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sangat bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia berharap pemerintah memastikan pemberian diskon listrik tepat sasaran di awal tahun depan. Abra juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi hati-hati agar kebijakan ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.