PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh membaiknya permintaan domestik atau konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor yang terpengaruh oleh perlambatan ekonomi global, dan potensi tarif impor Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi untuk barang-barang dari Tiongkok dan negara-negara lain.
Menurut Chief Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta, proyeksi tersebut didasarkan pada pulihnya konsumsi rumah tangga, dimulainya siklus modal yang didukung oleh investasi langsung dalam dan luar negeri, yang akan menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada tahun 2025. Dia juga menyebutkan bahwa inflasi diproyeksikan rata-rata sebesar 2,6 persen pada tahun depan, naik dari 2,3 persen pada tahun 2024. Kenaikan inflasi ini sebagian disebabkan oleh efek asar yang rendah dari inflasi inti yang lemah dan tarif PPN yang lebih tinggi hingga 12 persen pada tahun 2025.
Untuk nilai tukar Rupiah, diproyeksikan rata-rata Rp 15.700 per dolar AS pada tahun 2025, sedikit mengalami apresiasi dari tahun 2024. Rangga menekankan bahwa terbatasnya ruang apresiasi Rupiah mencerminkan kebijakan protektif dolar AS yang dipengaruhi oleh kekuatan kebijakan Trump yang cenderung menuju inflasi, baik secara fiskal maupun perdagangan internasional.
Sebelumnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2025 dianggap tidak realistis oleh Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Fadhil menyatakan bahwa konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kebijakan kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga menurunkan kemampuan mereka untuk berbelanja.
Sebagai alternatif, Fadhil menyarankan agar pemerintah tidak meningkatkan pajak yang bersifat menyeluruh seperti PPN, melainkan mempertimbangkan kebijakan yang lebih adil dan selektif seperti super rich tax dan windfall profit tax. Dia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk merevisi kebijakan perpajakan melalui penerbitan Perppu jika diperlukan.
Fadhil menekankan bahwa menjaga daya beli masyarakat akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis. Dia menyoroti pentingnya fokus pada kebijakan perpajakan yang selektif dan adil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik yang ada.