BPJS Ketenagakerjaan baru saja merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan. Hasilnya? Mereka kembali berhasil mendapatkan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian) loh! Laporan tersebut juga disetujui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi yang telah dilakukan dalam mengawal proses audit dengan baik. Dia mengatakan bahwa predikat WTM yang diperoleh adalah bukti nyata bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu berusaha untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi, dan tentu saja, peningkatan coverage kepesertaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyebutkan bahwa publikasi laporan ini sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas.
Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatat pertumbuhan kepesertaan yang mengesankan, terutama dari sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan, dan pekerja di ekosistem desa. Totalnya mencapai 41,56 juta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung tahun 2023.
Pertumbuhan ini tak lepas dari kerjasama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021. Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami kenaikan signifikan hingga Rp712,3 triliun per 31 Desember 2023.
BPJS Ketenagakerjaan juga memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023” dari The Assets. Ini menunjukkan bahwa manajemen dana BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pelbagai pembayaran manfaat juga telah dilakukan selama tahun 2023, termasuk pembayaran 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun. Di antaranya, terdapat manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.
Manfaat beasiswa ini menjadi salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tua mereka. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile, dan bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah kapanpun Anda butuhkan.
Anggoro berharap bahwa kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Semoga capaian dan prestasi BPJS Ketenagakerjaan ini dapat menjadi modal berharga untuk memperluas cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ayo, menuju Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek yang lebih baik lagi!