Survei Inventure: Total 95% Kelas Menengah Menolak Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen

Hasil survei terbaru dari Inventure mengenai Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa mayoritas kelas menengah tidak setuju dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan. Menurut Founding Chairman Indonesia Industry Outlook, Yuswohady, survei ini menanyakan kepada kelas menengah mengenai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari hasil survei tersebut, ternyata kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak. Sebanyak 49% responden mengatakan sebaiknya kebijakan ini dibatalkan, 43% ingin direvisi, dan hanya 7% meminta untuk dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendapat penolakan yang cukup tinggi, dengan 34% meminta untuk dibatalkan, 47% ingin direvisi, dan hanya 19% meminta untuk dilanjutkan.

Di posisi ketiga, kelas menengah juga menolak kebijakan penghapusan kelas BPJS. Sebanyak 32% responden ingin kebijakan ini dibatalkan, 45% ingin direvisi, dan hanya 23% meminta untuk dilanjutkan. Namun, ada dua kebijakan pemerintahan Jokowi yang mayoritas kelas menengah ingin dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis (72%) dan sistem merdeka belajar (54%).

Riset ini dilakukan terhadap 450 responden kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z melalui wawancara tatap muka di bulan September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar, yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa kelas menengah memiliki pandangan yang beragam terkait kebijakan pemerintahan yang akan datang. Mereka menginginkan kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan sosial, seperti subsidi dan bantuan sosial, serta keberlanjutan program-program yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya hasil survei ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan kelas menengah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Sebagai bagian yang penting dalam struktur sosial ekonomi Indonesia, kelas menengah perlu diperhatikan agar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *