Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa jika ada kepala daerah yang diduga terlibat dalam perjudian online berdasarkan temuan dari PPATK, maka akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun sebelum itu, Tito akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait informasi tersebut karena belum ada data resmi mengenai kepala daerah yang terlibat dalam aktivitas kontroversial tersebut.
“Kita bisa serahkan kepada aparat penegak hukum, entah itu KPK, Kejaksaan, atau Polri untuk klarifikasi,” ujar Tito setelah menghadiri rapat bersama DPR RI di Jakarta. Saat ini, masih terdapat 270 kepala daerah definitif dan 273 kepala daerah yang menjabat sebagai penjabat. Tito juga akan meminta informasi dari PPATK terkait nama-nama kepala daerah yang dimaksud.
Menurut Tito, Kemendagri memiliki prosedur khusus dalam menangani kasus kepala daerah yang terlibat dalam masalah hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan hingga pencopotan jabatan. Apabila data dari PPATK menunjukkan adanya transaksi mencurigakan, maka klarifikasi akan dilakukan terlebih dahulu kepada pihak terkait. Jika benar adanya, maka Tito tidak akan ragu-ragu untuk mengumumkan nama-nama kepala daerah yang terlibat.
“Ikuti risikonya, terutama saat pilkada. Hal-hal negatif bisa berdampak pada elektabilitas,” kata Tito yang merupakan mantan Kapolri. Sebelumnya, PPATK telah mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR RI dan DPRD diduga terlibat dalam judi online.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa anggota legislatif serta eksekutif di daerah diduga terlibat dalam transaksi yang mencurigakan, terutama saat momen pemilu. “Ada caleg dan kepala daerah yang diduga terlibat dalam transaksi tidak wajar,” ujar Bambang.
Singkatnya, tindakan akan diambil terhadap kepala daerah yang terlibat dalam perjudian online berdasarkan temuan PPATK. Bersama-sama, kita harus menjaga integritas dan memberantas segala bentuk aktivitas ilegal demi menjaga kredibilitas institusi pemerintah. Kita berharap agar tindakan yang diambil dapat menjadi contoh bagi para pemimpin lainnya dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.